Home » AD/ART & Visi Dan Misi

AD/ART & Visi Dan Misi

           AD/ART Wanita Katolik RI

      KEPUTUSAN KONGRES XVIII WANITA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA
      NOMOR : KEP-II/Kongres-XVIII/2008
    TENTANG PENYEMPURNAAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA WANITA KATOLIK RI
KONGRES XVIII WANITA KATOLIK RI
Menimbang:
1. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tannga Wanita Katolik RI hasil Kongres XVII tahun 2004 terdapat hal-hal mendasar yang perlu ditinjau kembali sesuai dengan keperluan organisasi
2. Bahwa guna mewujudkan kesepahaman penafsiran tentang makna Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta untuk memperbaiki sistematika penulisan dan beberapa kesalahan cetak, dipandang perlu mengadakan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
3. Bahwa Kongres XVIII berwenang menetapkan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tannga sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diatas dalam suatu keputusan.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar tahun 2004 Bab VI tentang Rapat, Kuorum dan Pengambilan Keputusan, Pasal 14 tentang Kongres Ayat 3-a.
2. Anggaran Dasar tahun 2004 Bab X tentang Perubahan Anggaran Dasar Pasal 27 Ayat 1.
3. Anggaran Rumah Tangga Bab IX tentang Penetapan dan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Pasal 25.
4. Kesepakatan Sidang Komisi AD-ART tanggal 19 November 2008 dan Keputusan Sidang Pleno-V tanggal 20 November 2008 pada Kongres XVIII di Denpasar-Bali.

Memperhatikan :

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Memutuskan
Menetapkan

Pertama :

Mengesahkan penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik RI, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua :

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Kongres XVII tahun 2004 Nomor KEP-II/K-XVII/II/2004 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik RI, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Ketiga :

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Wanita Katolik RI hasil Keputusan Kongres XVIII merupakan kesatuan dan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keempat :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya keputusan tentang pecabutan.
Ditetapkan di : Denpasar-Bali
Pada tanggal : 21 November 2008

Penanggung Jawab Kongres XVIII

 

 Augustine Indarisni Widarto

———————————————————————————————————————————————————————-

ANGGARAN DASAR WANITA KATOLIK RI TAHUN 2008

BAB I
NAMA, WAKTU, BENTUK DAN TEMPAT KEDUDUKAN

PASAL 1
NAMA

Organisasi ini bernama Wanita Katolik Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Wanita Katolik RI.

PASAL 2
WAKTU

Wanita Katolik RI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Juni 1924 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

PASAL 3
BENTUK

Wanita Katolik RI berbentuk Badan Hukum, disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. J.A.5/23/8, tanggal 5 Februari 1952 dan merupakan Organisasi Kemasyarakatan sesuai ketentuan UU-RI no.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

PASAL 4
TEMPAT KEDUDUKAN

Kantor Pusat Wanita Katolik RI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 BAB II
ASAS

PASAL 5
ASAS
Wanita Katolik RI berasaskan Pancasila.

  BAB III
VISI DAN MISI

PASAL 6
VISI

Organisasi kemasyarakatan wanita Katolik yang mandiri, memiliki kekuatan moral dan sosial yang handal, demi tercapainya kesejahteraan bersama serta tegaknya harkat dan martabat manusia.

PASAL 7
MISI
1. Memberdayakan seluruh jajaran Wanita Katolik RI mulai dari Unit yang terkecil
2. Meningkatkan kualitas hidupnya nilai-nilai Injil dan Ajaran Sosial Gereja di dalam Wanita Katolik RI.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan berdasarkan keadilan sosial.
4. Memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan.

BAB IV
SIFAT dan PEDOMAN

PASAL 8
SIFAT dan PEDOMAN

Wanita Katolik RI bersifat sosial aktif dan dalam kehidupan berorganisasi berpedoman pada prinsip Solidaritas dan Subsidiaritas yang dilandasi Ajaran Sosial Gereja.

BAB V
KEANGGOTAAN

 PASAL 9
ANGGOTA

1. Anggota Wanita Katolik RI adalah perempuan warga negara Indonesia, beragama Katolik berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah.
2. Anggota Wanita Katolik RI terdiri atas :
  1. Anggota Biasa
  2. Anggota Luar Biasa
  3. Anggota Kehormatan
BAB VI
ORGANISASI

PASAL 10
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi terdiri atas :

1. Tingkat Pusat disebut Dewan Pengurus Pusat
2. Tingkat Daerah disebut Dewan Pengurus Daerah
3. Tingkat Cabang disebut Dewan Pengurus Cabang
4. Tingkat Ranting disebut Dewan Pengurus Ranting
PASAL 11
WILAYAH KERJA DAN PEMBENTUKAN TINGKAT ORGANISASI
1. Wilayah Kerja Wanita Katolik RI meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembentukan Tingkat Ranting, Cabang dan Daerah, atas persetujuan organisasi satu tingkat di atasnya dengan sepengetahuan Pimpinan Gereja setempat, serta wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah setempat.
a. Tingkat Ranting dapat dibentuk di wilayah Stasi, wilayah Lingkungan, wilayah gabungan Lingkungan, atau Kecamatan dimana sekurang-kurangnya terdapat 25 (dua puluh lima) orang anggota.
b. Tingkat Cabang dapat dibentuk di tiap Paroki atau Kabupaten/Kota dimana sekurang-kurangnya terdapat 2(dua) Ranting.
c. Tingkat Daerah dapat dibentuk di tiap Keuskupan atau Propinsi, dimana sekurang-kurangnya terdapat 2(dua) Cabang.

PASAL 12
KUORUM

Kuorum adalah jumlah tertentu dari suara yang terwakili sebagai prasyarat keabsahan Rapat Paripurna dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Rapat Paripurna adalah sah apabila dihadiri/diwakili oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Surat Mandat/Kuasa.
2. Apabila oleh karane satu dan lain hal jumlah tersebut tidak tercapai, maka Rapat Paripurna dinyatakan sah jika mendapat persetujuan 4/5 (empat perlima) dari jumlah Surat Mandat/Kuasa yang terwakili.
 PASAL 13 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila tidak tercapai mufakat maka:
a. Menyangkut perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta pembubaran Organisasi, keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dan adalah sah apabila disetujui sekurang-kurangnya 4/5 (empat perlima) dari jumlah anggota yang terwakili.
b. Untuk hal-hal lain, apabila keputusan tidak dapat dilakukan secara musyawarah, maka keputusan ditetapkan melalui pemungutan suara dan adalah sah bila disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah surat suara ditambah 1 (satu)
PASAL 14
Musyawarah
Musyawarah Wanita Katolik RI dilaksanakan dalam rapat-rapat organisasi yaitu:
1. Rapat Paripurna terdiri atas:
a. Rapat Paripurna Tingkat Nasional disebut Kongres.
b. Rapat Paripurna Tingkat Daerah disebut Konferensi Daerah.
c. Rapat Paripurna Tingkat Cabang disebut Konferensi Cabang.
d. Rapat Paripurna Tingkat Ranting disebut Rapat Anggota Ranting.
2. Rapat Koordinasi terdiri atas:
a. Rapat Koordinasi Tingkat Nasional disebut RAKORNAS.
b. Rapat Koordinasi Tingkat Daerah disebut RAKORDA.
c. Rapat Koordinasi Tingkat Cabang disebut RAKORCAB.
3. Rapat Pengurus.

PASAL 15

KONGRES

Musyawarah Wanita Katolik RI dilaksanakan dalam rapat-rapat organisasi yaitu:
1.
a. Kongres atau Rapat Paripurna Tingkat Nasional merupakan forum musyawarah tertinggi seluruh anggota organisasi. Melalui sistem perwakilan dengan kekuasan tertinggi berada di tangan Anggota
b. Kongres diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Tugas dan Kewajiban Kongres:
a. Meminta dan mengesahkan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat secara Nasional
b. Menetapkan dan mengesahkan Strategi Kerja Wanita Katolik RI, yang merupakan pedoman arah bagi seluruh tingkat kepengurusan dalam mewujudkan Visi dan Misi Organisasi untuk satu masa bakti.
c. Memilih dan mengesahkan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik RI.
3. Wewenang Kongres
a. Menyempurnakan dan mengesahkan perubahan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga.
b. Menetapkan dan mengesahkan pembubaran organisasi Wanita Katolik RI.
c. Memilih dan mengesahkan Pimpinan Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik RI.
4. Dalam Keadaan luar biasa dapat diadakan Kongres Luar Biasa.
PASAL 16
KONFERENSI DAERAH
1.
a. Konfrensi Daerah atau Rapat Paripurna Tingkat Daerah merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat daerah, bagi seluruh anggota dalam satu wilayah kerja Dewan Pengurus Daerah, dengan sistem perwakilan.
b. Kongres diselenggarakan sekali dalam 5 (lima) tahun.
2. Tugas dan Kewajiban Daerah :
a. Meminta dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban se-wilayah kerja Dewan Pengurus Daerah.
b. Menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja Tingkat Daerah untuk satu masa bakti, sesuai Hasil Kongres.
c. Memilih dan menetapkan Pimpinan Dewan Pengurus Daerah Wanita Katolik RI, untuk disahkan Pimpinan Pusat.
3. Wewenang Konferensi Daerah :
a. Mengusulkan pembubaran Tingkat Daerahnya kepada Pimpinan Pusat.
b. Mengesahkan pembubaran Wanita Katolik RI tingkat Cabang dan/atau Ranting setelah mendapat persetujuan dari dewan Pengurus Pusat.
PASAL 17
KONFERENSI CABANG
1.
a. Konfrensi Cabang atau Rapat Paripurna Tingkat Cabang merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang bagi seluruh anggota Ranting, dalam satu wilayah kerja Cabang dapat dengan sistem perwakilan.
b. Konfrensi Cabang diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
2. Tugas dan kewajiban Konferensi Cabang :
a. Meminta dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban se-wilayah kerja Dewan Pengurus Cabang.
b. Menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja Tingkat Cabang, untuk satu masa bakti sesuai Hasil Konferensi Daerah, berdasarkan Hasil Kongres.
c. Memilih dan menetapkan Pimpinan Dewan Pengurus Cabang, untuk disahkan oleh Pimpinan Daerah.
3. Wewenang Konferensi Cabang :
a. Mengusulkan pembubaran Tingkat Cabangnya kepada Pimpinan Daerah.
b. Mengesahkan pembubaran Wanita Katolik RI Tingkat Ranting setelah mendapat persetujuan Dewan Pengurus Daerah.
PASAL 18
RAPAT ANGGOTA RANTING
1.
a. Rapat Anggota Ranting merupakan forum musyawarah tertinggi di tingkat Ranting bagi segenap anggota dalam satu wilayah kerja Ranting.
b. Rapat Anggota Ranting diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun
2. Tugas dan kewajiban Rapat Anggota Ranting :
a. Meminta dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Ranting.
b. Menetapkan dan mengesahkan Rencana Kerja Tingkat Ranting untuk satu masa bakti, sesuai Hasil Konferensi Cabang, berdasarkan Hasil Konferensi Daerah serta disesuaikan kebutuhan dan kemampuan Anggota.
c. Memilih dan menetapkan Pimpinan Dewan Pengurus Ranting untuk disahkan oleh Pimpinan Cabang.
3. Wewenang Rapat Anggota Ranting :
Mengusulkan pembubaran Tingkat Rantingnya kepada Pimpinan Cabang.

BAB VII

BADAN PENGURUS

PASAL 19
BADAN PENGURUS LENGKAP

1. Badan Pengurus Lengkap Tingkat Pusat terdiri atas :
a. Presidium 3 (tiga) orang.
b. Seorang Sekretaris Jenderal.
c. Seorang Sekretaris atau lebih.
d. Seorang Bendahara Umum.
e. Seorang Bendaraha atau lebih.
f. Perwakilan.
g. Beberapa Anggota Bidang.
h. Perwakilan.
2. Badan Pengurus Lengkap Tingkat Daerah terdiri atas :
a. Presidium 3 (tiga) orang.
b. Seorang Sekretaris atau lebih.
c. Seorang Bendahara atau lebih.
d. Beberapa Ketua Bidang.
e. Beberapa Anggota Bidang.
f. Perwakilan.
3. Badan Pengurus Lengkap Tingkat Cabang dan Ranting terdiri atas :
a. Ketua.
b. Seorang Wakil Ketua atau lebih.
c. Seorang Sekretaris atau lebih.
d. Seorang Bendahara atau lebih.
e. Beberapa Ketua Bidang.
f. Beberapa Anggota Bidang.
g. Perwakilan.
4.
a. Badan pengurus Tingkat Pusat dan Daerah, dipimpin oleh Presidium yang terdiri atas : seorang Koordinator Presidium, seorang Anggota Presidium I dan seorang Anggota Presidium II.
b. Badan Pengurus di Tingkat Cabang dan Ranting, dipimpin oleh seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua.

PASAL 20
BADAN PENGURUS INTI

1. Badan Pengurus Inti Tingkat Pusat adalah :
a. Presidium 3 (tiga) orang.
b. Sekretaris Jendral.
c. Bendahara Umum.
2. Badan Pengurus Inti di Tingkat Daerah adalah :
a. Presidium 3 (tiga) orang.
b. Sekretaris.
c. Bendahara.
3. Badan Pengurus Inti di Tingkat Cabans dan Ranting terdiri atas :
a. Ketua dan Wakil Ketua.
b. Sekretaris.
c. Bendahara.